NAEEM | Aceh Selatan – Maksud utama forum yang kita selenggarakan pada hari ini adalah untuk menyelaraskan usulan hasil Musrembang Kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD. Melalui forum ini, kita harus memastikan adanya sinergi antar OPD agar tidak ada program yang berjalan sendiri, sehingga prioritas pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.
“Demikian sambutan Bupati Aceh Selatan yang dibacakan oleh Wabup Aceh Selatan Baital Mukadis, SE., dalam forum tersebut di Aula Bappeda Aceh Selatan, Selasa, 07 April 2026.
Dari data yang diperoleh:
1. Pertumbuhan Ekonomi: Pada tahun 2025, angka kita berada pada kisaran 3,00%.
2. Kemiskinan: Kita patut bersyukur, persentase penduduk miskin kabupaten Aceh Selatan turun menjadi 9,89% untuk 2025.
3. IPM & Pengangguran: Indeks pembangunan manusia kita meningkat menjadi 72,79%, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,39%.
Untuk tahun 2027, kita menetapkan target yang lebih menantang. Kita menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,64%, menekan pengangguran hingga 4,03%, dan menjaga ketimpangan (Gini Rasio) pada angka 0,265%, jelas Wabup Baital.
Sesuai dengan tema pembangunan tahun 2027, yaitu: “Meningkatkan Penerapan Syariat Islam, Sejahtera, Berdaya Saing dan Partisipatif”, Wabup Baital menekankan beberapa prioritas utama yang harus menjadi acuan dalam penyusunan program:
1. Penguatan syariat Islam secara kaffah dan peningkatan kualitas pendidikan berbasis Dinul Islam.
2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan terkoneksi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Produktivitas ekonomi untuk penciptaan lapangan kerja dan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan serta tanggap bencana.
4. Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan efektif (Good and Clean Government).
5. Peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas.
Wabup Baital meminta kepada seluruh kepala OPD agar dalam Desk pembahasan nanti benar-benar mempertajam program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Gunakan data yang akurat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), tutupnya.
