NAEEM | JAKARTA — Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 yang menegaskan ketentuan mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas (vrijspraak) dan putusan lepas (onslag van alle rechtsvervolging) dalam perkara pidana.

Advokat dan Praktisi Hukum Priyo Agung Sedjati, S.H., M.H. menilai, penegasan tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan batas yang jelas terhadap kewenangan negara dalam proses peradilan pidana.

“Ketika pengadilan telah menyatakan seseorang bebas karena dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka negara harus menghormati putusan tersebut. Jangan sampai seseorang sudah dinyatakan bebas tetapi masih berada dalam ketidakpastian hukum,” ujar Priyo Agung.

Menurutnya, SEMA 4/2026 tidak semata-mata berbicara mengenai persoalan teknis upaya hukum, tetapi juga berkaitan dengan prinsip kepastian hukum, due process of law, dan perlindungan hak terdakwa.

“Bagi kami sebagai praktisi hukum, prinsipnya sederhana: ketika putusan bebas telah dijatuhkan, kebebasan itu harus dihormati. Negara juga memiliki batas dalam menjalankan kewenangan penuntutannya,” tegasnya.

Priyo menambahkan, ketentuan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk membangun perkara dan pembuktian secara lebih cermat sejak tingkat pertama.

“Jangan membangun penuntutan dengan asumsi bahwa kalau gagal di tingkat pertama masih bisa diperbaiki di tingkat berikutnya. Setiap perkara harus dibuktikan secara serius sejak awal,” katanya.

Menurut Priyo, SEMA Nomor 4 Tahun 2026 pada akhirnya harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun sistem peradilan pidana yang memberikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak warga negara.

“Keadilan bukan hanya soal menghukum yang bersalah, tetapi juga memastikan orang yang tidak terbukti bersalah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum,” pungkas Priyo Agung, dalam siaran persnya, Jumat, 21 Agustus 2026.