NAEEM | JAMBI – Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) menegaskan komitmennya untuk memberikan hak-hak dan mensejahterakan para Veteran beserta keluarganya.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Tindak Lanjut Permasalahan Keveteranan di Jambi Tahun 2026, yang dilaksanakan di Hotel Aston Jambi, Lantai II Diamond 1 Room, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Pusat Veteran, Brigadir Jenderal TNI Asep Tardiana Wachgi, S.H., M.H.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran penting, antara lain:
Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, Kabid Kema dan Komsos Kolonel CTP M. Khoirul Hadi, Kasrem 042/Gapu Kolonel Inf Davy Darma Putra, S.I.P., M.I.P., Kasipers Kasrem Kolonel Kav Muslim Rahim Tompo, S.H.,M.Si, Kabidkum Polda Jambi Kombes Pol Mardiono S., Pabandya Sahlur Cad Kodam XX/TIB Letkol Inf Beni, S.I.P, Kabid DLH Muaro Jambi Ade Kurniawan, Para OPD Prov Jambi, Perwakilan Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, Perwakilan Perusahaan di Prov Jambi, Perwakilan Dinas Sosial Prov Jambi, dan Seluruh Kepala UPT Pemprov Jambi.
*3 FOKUS UTAMA: DATA, TUNJANGAN, DAN PELAYANAN*
Dalam penyampaiannya, Plh Kepala Badan Cadangan Nasional, Mayjen TNI Dr. Totok Imam S. SIO, S.Sos., M.Tr.(Han) menyampaikan 3 fokus utama yang menjadi manfaat kegiatan ini:
*1. Penyelarasan Basis Data Veteran dan Ahli Waris*
Menyelaraskan basis data Veteran serta ahli warisnya (janda, duda, atau yatim-piatu) yang terintegrasi antara data administrasi keveteranan di Kementerian Pertahanan, data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri, serta data penyaluran pada PT Taspen (Persero). Hal ini sangat penting untuk mencegah duplikasi data, memastikan penerima yang berhak tetap terlayani, serta menjaga akuntabilitas keuangan negara.
*2. Evaluasi dan Penyesuaian Besaran Tunjangan serta Dana Kehormatan*
Forum ini mengkaji kecukupan dan proyeksi kebutuhan anggaran untuk Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan, termasuk bagi para ahli waris. Memastikan keselarasan antara regulasi penetapan besaran hak finansial dengan kapasitas fiskal serta mekanisme pencairan yang cepat dan mudah diakses oleh para Veteran yang sebagian besar telah berusia lanjut.
*3. Penguatan Peran Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah*
Pemenuhan hak Veteran tidak hanya berhenti pada aspek finansial semata, melainkan juga mencakup hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2014. Mulai dari jaminan pemeliharaan kesehatan, keringanan biaya pendidikan, hingga fasilitas transportasi.
*TRANSFORMASI BESAR: PERKASAD NOMOR 1 TAHUN 2026*
Kegiatan ini memiliki makna strategis dalam mengawal transformasi fundamental dalam struktur pembinaan Veteran di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia Pasal 19 mengamanatkan bahwa Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia untuk melaksanakan tugasnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
Telah terbit *Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Perkasad) Nomor 1 Tahun 2026*, terhitung mulai tanggal 25 Maret 2026 tentang Pengalihan Fungsi Pembina Administrasi Veteran dan Komponen Cadangan.
Aturan ini membawa perubahan besar pada tata kerja berjenjang:
– Tim Penyaringan Tingkat II (TP II) di tingkat Kodim (Pasipers)
– Tim Penyaringan Tingkat I (TP I) di tingkat Kodam (Spersdam)
– Hingga ke Tim Penyaringan Pusat (TPP) untuk verifikasi akhir
Perubahan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan langkah berani untuk mendekatkan pelayanan langsung ke pintu rumah para Veteran. Prosedur menjadi lebih ringkas, respons lebih cepat, dan hambatan birokrasi dipangkas seminimal mungkin.
*PESAN TEGAS: JEMPUT BOLA!*
Menghadapi transisi fungsi tersebut, Mayjen TNI Totok Imam menegaskan beberapa hal yang harus dipedomani bersama:
*1. Pahami Perkasad Nomor 1 Tahun 2026 Secara Total*
Jangan biarkan ketidaktahuan teknis menjadi alasan terhambatnya hak-hak Veteran.
*2. Semangat ‘Jemput Bola’*
Kepada Pabandya Sahlurvetcad dan Pasipers Kodim, tanggung jawab tidak berhenti pada meja kerja. Jangan menunggu berkas datang. Harus proaktif bergerak, melakukan pendataan yang akurat, dan memastikan arsip-arsip Veteran terlindungi serta terverifikasi dengan benar.
*3. Arsip Sebagai Manifestasi Kehormatan*
Setiap lembar berkas administrasi Keveteranan bukanlah sekadar tumpukan kertas, tetapi di dalamnya terkandung catatan pengorbanan darah dan air mata. Kelola arsip tersebut dengan penuh ketelitian dan rasa hormat yang setinggi-tingginya.
*4. Pelayanan Sebagai Bentuk Dedikasi*
Pelayanan prima adalah cara kita memuliakan para Veteran RI yang telah mempertaruhkan nyawa demi kedaulatan NKRI. Jadikan setiap tugas administrasi sebagai bentuk ibadah dan penghormatan kepada mereka yang telah berjasa.
_”Mari kita jadikan momentum di Jambi ini sebagai titik terang bagi setiap Veteran dalam memperoleh hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan komunikasi yang baik, segala persoalan administrasi akan menemui solusi yang berkeadilan,”_ tegasnya.
*WAGUB JAMBI: VETERAN ADALAH PEJUANG BANGSA*
Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh upaya TNI memberikan hak-hak dan mensejahterakan para Veteran di Provinsi Jambi.
_”Pemerintah Provinsi Jambi mendukung upaya TNI memberikan hak-hak dan mensejahterakan para Veteran di Provinsi Jambi, karena para Veteran termasuk pejuang yang mengabdikan diri untuk bangsa dan negara,”_ ungkap Wagub Sani.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama: Tidak ada lagi Veteran yang terabaikan. Tidak ada lagi hak Veteran yang tertunda. Negara hadir untuk mereka yang telah hadir untuk negara.
*TNI – Bersama Rakyat, Untuk Veteran, Untuk NKRI!*