NAEEM | Jakarta – Sejak tahun 2021, Partai Demokrat menyerukan Perubahan dan Perbaikan. Perubahan bukan mengganti total, apa yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum baik kita perbaiki. Inilah hakikat perubahan.
Untuk melakukan perubahan, Demokrat mengamati apa yang dilakukan negara dan pemerintah selama sembilan tahun Untuk Indonesia yang Lebih Baik terakhir. Demokrat juga menangkap persoalan dan harapan rakyat, yang dijumpai di seluruh tanah air, demikian kata Agus Harimurti Yudhoyono dalam keterangan tertulisnya, pada Selasa 22 Agustus 2023.
Lanjut Agus, permasalahan yang dirasakan rakyat, terkait menurunnya ekonomi dan kesejahteraan rakyat, penghasilan dan daya beli, kualitas SDM dan lingkungan hidup masyarakat menurun, kemiskinan dan pengangguran meningkat.
Selanjutnya, utang meroket; baik utang pemerintah maupun BUMN, penegakan hukum dan keadilan Pembangunan manusia diabaikan, begitu juga lingkungan. Akibatnya, terjadi berbagai bencana alam.
Kemudian, ketidakadilan terjadi yang menjadi sumber utama dari semua permasalahan. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tebang pilih. Demokrasi dan kebebasan rakyat dibungkam, kekuatan oligarki mendominasi.
Ketika rakyat mengalami kesulitan hidup, keuangan negara justru digunakan untuk proyek‐proyek yang tidak sangat diperlukan. Pejabat negara melakukan pelanggaran etika dan memiliki konflik kepentingan. Hal ini tidak bisa dibiarkan, ujar Agus.
Untuk itu, sambung Agus, Partai Demokrat terpanggil dan bertekad untuk memelopori perubahan besar, agar rakyat Indonesia kembali mendapatkan keadilan, kesejahteraan, kebebasan dan kedamaian di masa depan.
Mari dukung dan berjuang bersama Partai Demokrat; melakukan Perubahan dan Perbaikan, untuk Indonesia yang lebih baik!, ajak Agus Harimurti Yudhoyono.
Adapun 14 agenda Perubahan dan Perbaikan tersebut adalah:
1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat agar hidupnya lebih layak.
2. Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk rakyat, termasuk generasi muda dan kaum perempuan.
3. Meningkatkan perlindungan dan bantuan kepada UMKM melalui pelatihan, akses permodalan dan pemasaran.
4. Melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program-program pro rakyat era pemerintahan Presiden SBY.
5. Meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen atau lebih.
6. Menggalakkan dan meningkatkan investasi serta dunia usaha agar tercipta lapangan pekerjaan yang lebih luas serta penerimaan pajak yang lebih besar.
7. Menghentikan utang pemerintah dan BUMN yang kelewat besar.
8. Melanjutkan pembangunan Infrastruktur termasuk Infrastruktur perdesaan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya.
9. Meningkatkan pembangunan SDM Indonesia melalui pendidikan berkualitas dan terjangkau dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.
10. Meningkatkan Infrastruktur dan fasilitas kesehatan serta kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan diseluruh tanah air.
11. Menyelamatkan bumi dan lingkungan kita yang makin terancam dan krisis iklim.
12. Menjamin penegakan hukum (termasuk pemberantasan korupsi) dilaksanakan secara adil dan tidak tebang pilih.
13. Mengembalikan ruang kebebasan untuk rakyat termasuk kemerdekaan pers.
14. Menegakkan kembali kesetaraan dan keseimbangan antara lembaga negara, sesuai prinsip “checks and balances” dalam sistem presidensial.
