NAEEM | BANDUNG – Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Hengki mengingatkan para orang tua agar tidak memaksa anak berdiam diri ketika menjadi korban perundungan atau bullying demi menjaga nama baik keluarga maupun institusi. Keselamatan serta pendampingan terhadap anak dinilai harus menjadi prioritas utama.
Pesan tersebut disampaikan Irjen Pol. Hengki saat menghadiri kegiatan Shalat Jumat Keliling (Jumling) di Masjid Al-Amanah, Cileunyi, Kota Bandung, Jumat (13/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia meminta orang tua segera mendampingi anak, mencatat kronologi kejadian, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah maupun pihak terkait apabila terjadi perundungan.
“Apabila anak mengalami perundungan, utamakan keselamatannya. Dampingi, catat kejadiannya, dan koordinasikan dengan pihak sekolah atau pihak terkait. Jangan memaksa anak berdiam diri demi menjaga nama baik keluarga atau lembaga,” ujar Irjen Pol. Hengki dalam imbauan kamtibmasnya, Jumat (13/11/2026).
Kapolda Jabar juga menyoroti kebiasaan orang dewasa yang kerap meremehkan keluhan anak atau memaklumi tindakan menyakiti atas nama bercanda. Padahal, tindakan seperti mengejek fisik, memberi julukan merendahkan, mengucilkan, memalak, hingga mempermalukan lewat media sosial dapat mengganggu rasa aman dan kegiatan belajar anak.
“Karena itu, ketika anak bercerita tentang perlakuan yang menyakitinya, tanggapi dengan sungguh-sungguh. Jangan langsung menyebutnya terlalu sensitif atau menyuruhnya menanggung sendiri,” kata Irjen Pol. Hengki.
Selain perlindungan bagi korban, Irjen Pol. Hengki menegaskan orang tua harus bersikap tegas apabila anaknya justru terlibat sebagai pelaku perundungan. Orang tua diminta tidak membenarkan perbuatan salah tersebut, melainkan menghentikannya serta membimbing anak agar bertanggung jawab di bawah pengawasan.
Ia pun mengajak para orang tua meluangkan waktu berbincang tanpa menghakimi agar rumah menjadi tempat paling aman bagi anak untuk meminta pertolongan.
Sementara itu, kegiatan Jumling yang turut dihadiri Ketua DKM Masjid Al-Amanah Ustadz Aam Nur Hakim, para pejabat utama Polda Jabar, serta tokoh agama setempat tersebut juga dimanfaatkan untuk menyerap masukan warga terkait keamanan dan pelayanan kepolisian.
Bandung, 13 November 2026
Dikeluarkan oleh Bid Humas Polda Jabar
