NAEEM | Aceh Selatan – Kepala Perwakilan Aceh Selatan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Suhaimi N, desak pemerintah Provinsi Aceh secepatnya merampungkan Detail Engineering Design (DED) penanganan banjir strategis yang telah menjadi agenda nasional.
Setahu kami, kata Suhaimi N, pengendalian bencana banjir di beberapa kabupaten, termasuk Aceh Selatan telah dibahas di tingkat nasional dan menjadi agenda strategis nasional.
“Konsep penanganan banjir itu dibahas dengan melibatkan pejabat dan unsur-unsur pemerintahan dari lima daerah. Upaya dan langkah pengendalian banjir strategis dan terintegrasi ini akan dibiayai APBN.
Namun hingga di penghujung tahun 2022 belum terlihat keseriusannya, terutama pemerintah Aceh,” ujar Suhaimi kepada wartawan, Kamis (3/11/2022)
Kami meminta pemerintah Provinsi Aceh sesegera mungkin menyelesaikan DED-nya untuk percepatan penanganan banjir di Aceh Selatan. Permintaan ini disampaikan karena peristiwa banjir terus melanda daerah tersebut hingga berdampak kerugian besar, pintanya.
Selain percepatan DED, YARA juga meminta Gubernur Aceh memfasilitasi penanganan banjir di wilayah Trumon dengan berkoordinasi dan kerjasama intens Pemerintahan Kota Subulussalam. Pasalnya, banjir yang kerap melanda wilayah tersebut akibat meluapnya sungai Lee Soraya Alas yang mengalir dan bermuara ke wilayah Aceh Selatan dan Subulussalam.
“Apabila tidak difasilitasi dan dimediasi dalam gerakan pengamanan banjir strategis, maka dikhawatirkan akan terjadi selisih paham serta sulit dilaksanakan pembendungan,” ucap Suhaimi.
Menurut Kepala Perwakilan YARA Aceh Selatan, dua faktor ini penting dan serius dilaksanakan. Jika tidak, penderitaan dan kerugian masyarakat akan terus terjadi. Bahkan fasilitas pemerintah turut mengalami kerusakan, tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Selatan, Cut Syazalisma saat dikonfirmasi menyebutkan, banjir kerap melanda kawasan Trumon Raya akibat banjir kiriman bersumber dari meluapnya sungai Lae Soraya Alas.
“Beberapa waktu yang lalu sudah kita lakukan penanganan dengan anggaran dari pihak ketiga. Buktinya, dalam kurun dua tahun lalu tanpa banjir di Trumon. Sayangnya pengamanan yang dibangun sudah hancur, diduga sengaja dibuka oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” sebut Sekda.
Disinggung rencana penanganan banjir strategis dan terintegrasi, Cut Syazalisma membenarkan gagasan dan rencana kearah itu sudah dibahas di tingkat nasional. Pada prinsipnya sangat ketergantungan anggaran.
Harus kita akui, proses penanganan banjir tersebut tidak tertampung melalui anggaran daerah karena pembiayaannya besar. Justru harus melibatkan pemerintah Aceh dan pihak pusat.
Menyangkut program penanganan banjir terintegrasi di sejumlah daerah di Aceh, kita menunggu rampungnya DED untuk diajukan dan diproses pihak pusat. “Sejauh ini belum kita ketahui dimana kendala dan keterlambatannya,” pungkas Sekda.
