NAEEM | Banda Aceh – Muzakir Manaf sebagai gubernur Aceh terpilih disebut memerlukan sosok Sekretaris Daerah (Sekda) yang tegak lurus sehingga dapat membereskan hambatan pembangunan Aceh, salah satunya adalah Pokir anggota dewan.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutit For-Bina, Muhammad Nur dalam rilisnya kepada awak media, Kamis 19 Desember 2024.
“Mualem Dek Fad wajib memilih Sekda yang tegas lurus dan loyal pada pimpinan dalam menjalankan kerja kerja pemerintahan,” sebut Muhammad Nur.
Menurutnya, hal utama yang penting dilakukan oleh Sekda nanti meluruskan kembali besaran pokok pikiran (Pokir) anggota Dewan yang ada selama ini.
“Jangan biarkan SKPA tidak punya anggaran dan terperangkap sebagai pengelola Pokir milik anggota dewan, padahal mereka itu anak buah dari gubernur,” sebutnya.
Untuk itu, Mualem – Dek Fad harus dibantu penuh oleh Sekda yang tegak lurus dan loyal yang paham regulasi, mengerti dinamika birokrasi dan punya kemampuan lebih untuk berdialog dengan anggota dewan guna membantu gubernur dan wakil gubernur Aceh dalam pencapaian visi dan misinya.
Menurut Muhammad Nur, jika pun harus ada Pokir maka tidak boleh lebih dari 600 milyar saja yang dibagi kepada semua anggota dewan dengan jumlah 81 orang.
“Sudah harus diakhiri sikap rakus karena mengejar modal politik dikembalikan dalam waktu singkat. Ini berbahaya untuk agenda perkuat ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Disampaikan, logika anggaran harus berbanding lurus dengan visi misi pimpinan, jangan ada kerjasama Sekda dengan anggota dewan yang terhormat untuk menipu pimpinan.
“Ingat, kita akan awasi dengan seksama kelakuan anggota dewan dan Sekda dalam perencanaan anggaran. Sudah cukup jadi alasan bagi dinas tak punya dana dalam mendukung agenda kerja pemerintah, “ sebutnya.
Muhammad Nur mengingatkan bahwa semua pihak agar tidak menjadikan APBA/Outsus dan sumber lainnya hanya untuk mendukung kelompok tertentu saja, sedangkan kerja kerja membangun ekonomi dan penguatan kapasitas warga untuk lebih sejahtera tak punya sumber angggaran.
“Mualem – Dek Fad harus punya pemahaman yang utuh soal anggaran jangan sampai SKPA atau kerjasama DPRA untuk membuat gaduh hingga terjadi Silfa tiap tahun di atas 50 persen,” tekannya lagi.
Untuk itulah penunjukan Sekda yang mampuni lagi loyal dan
tegak lurus pada Mualem Dek Fad diperlukan termasuk untuk merespon perkembangan pengurangan anggaran dari Outsus Aceh.
“Kuncinya, Mualem – Dek Fadh juga perlu memback up Sekda dari intervensi yang bisa jadi datang dari anggota dewan, sebagaimana yang sudah-sudah,” tutupnya.
