NAEEM | Aceh Selatan – Pelayanan Kesehatan Primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu.
” Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, demikian, kata Penjabat Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma, S.STP, M.Si., diawal kata sambutannya pada acara Launching tersebut di Aula Dinas Kesehatan, Rabu 30 Oktober 2024.
Disampaikannya, penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, Jejaring, dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan, dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif dengan didukung inovasi serta pemanfaatan teknologi.
“Hal ini dilakukan melalui tiga strategi utama, yakni integrasi pelayanan kesehatan primer perorangan dan masyarakat, pemberdayaan individu dan masyarakat, serta kebijakan dan aksi multi sektor,” ucap Cut Syazalisma.
Penguatan pelayanan kesehatan primer penting untuk dilakukan, mengingat capaian standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan secara nasional masih belum optimal dan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan primer selama ini belum cukup kuat dalam merespon masalah kesehatan, ujar dia.
Di Indonesia, sebut Cut Syazalisma, penyelenggaraan kesehatan primer oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu bersama fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya dan berbagai upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat atau UKBM, salahsatunya adalah Posyandu yang menurut data Kementerian Kesehatan masih belum terintegrasi sepenuhnya.
“Hal inilah yang kemudian mendasari pelaksanaan transformasi pelayanan kesehatan primer melalui integrasi yang tidak dapat hanya dijalankan oleh Puskesmas dan Jejaringnya saja, namun juga memerlukan peran aktif Pemerintah Daerah serta seluruh unsur masyarakat,” sebutnya.
Integrasi pelayanan kesehatan primer tercermin dari integrasi antara fasilitas pemberi layanan kesehatan primer dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, sambungnya.
Masih kata Cut Syazalisma, peran Pustu sebagai unit kesehatan di Desa sangat penting sebagai perpanjangan Puskesmas, untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan sampai di tingkat Desa, sekaligus memperkuat fungsi pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut sebagai koordinator dan pembina Posyandu.
Melalui Integrasi pelayanan kesehatan primer yang kita luncurkan pada hari ini, Pemerintah Daerah berupaya untuk membawa perubahan dan perbaikan dalam layanan kesehatan kepada masyarakat dan memperkuat manajemen pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Aceh Selatan, kata Cut Syazalisma.
Kiranya, upaya ini mendapat perhatian dan dukungan penuh dari kita semua, dengan demikian cita-cita untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Selatan dapat terwujud, dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai, ucapnya lagi.
Sementara, Plt Kepala Dinas Kesehatan Aceh Selatan melalui Kabid Yankes Sri Milda SKM menyebutkan, dari 23 Kab/Kota di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Selatan adalah kabupaten yang ke 12 meluncurkan sistem layanan ILP.
Di tahun 2024 ini, Kemenkes menetapkan 40% dari jumlah Puskesmas wajib melaksanakan ILP tetapi Aceh Selatan melalui Dinas Kesehatan menetapkan seluruh Puskesmas dan Pustu untuk melaksanakan ILP di tahun 2024. Ini sangat luar biasa dan di Aceh hanya baru 3 Kab/Kota yang menetapkan seluruh Puskesmas dan Pustu yang menjalankan sistem layanan terbaru ini, salah satu nya Kabupaten Aceh Selatan, sebut Sri Milda disela-sela kegiatan tersebut kepada media ini.
